Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Resmi Negara

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada tangal 18 Agustus 1945 dan dalam Bab XV, Pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Dalam kedudukan sebagai bahasa resmi negara ini, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, yaitu (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa resmi dalam pengajaran di sekolah, (3) bahasa resmi dalam pembangunan dan pemerintahan pada tingkat nasional, serta (4) bahasa resmi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan terdapat beberapa konteks yang bisa kita lihat. Dalam acara dan upacara resmi kenegaraan, baik secara lisan maupun tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pula Presiden RI sebagai personfikasi kenegaraan di dalam acara-acara resmi di manapun, kapan pun, dan dengan siapa pun harus atau boleh selalu menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan para pejabat negara lainnya dalam berkomunikasi dengan pihak lain, terutama bila berkomunikasi dengan pihak negara lain, dia harus menggunakan bahasa yang bisa saling dimengerti kedua belah pihak. Demikian pula secara tertulis, semua dokumen resmi kenegaraan, semua bentuk perundang-undangan, surat-surat resmi kenegaraan, dokumen notariat di Indonesia, semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi dalam pendidikan dan pengajaran pada semua jenjang pendidikan. Ada dua kondisi dibolehkan tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Di Sekolah Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 3 di lingkungan yang tidak mungkin digunakannya bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa daerah; serta bahasa pengantar dalam pengajaran bahasa asing boleh atau harus menggunakan bahasa asing. Dalam pengajaran bahasa Inggris harus menggunakan bahasa Inggris, dan lainnya agar pengajaran efektif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan tingkat nasional. Di dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan pada tingkat nasional harus menggunakan bahasa Indonesia. Namun di dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah, terlebih pada tingkat kelurahan atau desa atau kampung boleh menggunakan bahasa daerah sesuai dengan daerahnya agar dapat dipahami oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaan penyuluhan pembangunan di masyarakat, seperti dalam bidang pertanian, kesehatan, KB, agama, energi (seperti kasus kompor gas), atau pertanahan, dan lain-lain bisa digunakan bahasa daerah. Demikian pula, dalam penanganan berbagai masalah kemasyarakatan, krisis sosial, konflik sosial, dan berbagai permasalahan kemasyarakatan lainnya harus menggunakan bahasa yang bisa dipahami masyarakatnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan produk dari masyarakat maju dan modern, serta tidak termasuk dalam ranah adat dan budaya kedaerahan karena itu dalam pengembangannya harus selalu menggunakan bahasa Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengenal batas wilayah sehingga dalam pengembangannya tidak bisa menapikan penggunaan bahasa asing. Dalam kaitan ini, sudah banyak dibuat dan diterbitkan kamus bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari berbagai bahasa asing. Karena itu para ilmuwan Indonesia yang bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau harus memiliki kemampuan penguasaan bahasa asing.